Replik JPU Terhadap Pledoi Jessica

Jessica Kumala Wongso dan tim pengacaranya telah menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan pada sidang ke-28 dan ke-29 pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pekan lalu. Ketika itu tangisan Jessica Wongso dan tangkisan tim penasihat hukumnya mewarnai sidang tersebut. Sidang pleidoi dari kubu Jessica Wongso bahkan berlangsung hingga dua hari, Rabu dan Kamis pekan … Continue reading “Replik JPU Terhadap Pledoi Jessica”

Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak

Pelaporan Kelahiran Sebelumnya perlu dipahami bahwa akta kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Hak anak atas akta kelahiran ini dijamin oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: (1)  Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2)  Identitas sebagaimana … Continue reading “Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak”

PERBEDAAN KEPUTUSAN PRESIDEN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN

Pertanyaan: Kepada pengelola yang terhormat, saya mau tanya apa perbedaan antara keputusan presiden dan instruksi presiden? Terima kasih. hayamwuruk Jawaban: Letezia Tobing Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan presiden (Keppres) yang sifatnya mengatur harus dimaknai sebagai peraturan. Ini berarti bahwa keputusan presiden yang … Continue reading “PERBEDAAN KEPUTUSAN PRESIDEN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN”

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DI INDONESIA

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat adagium “Ibi ius ubi Societas “(dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dalam perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum privat dan hukum publik. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara … Continue reading “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DI INDONESIA”

RUU Perubahan UU ITE Masih Melanggar Kebebasan Berekspresi

Cita-cita untuk memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola internet yang paripurna kembali gugur. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya menjadi momentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi yang berperspektif hak asasi manusia, justru membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya. Meskipun telah melalui dua kali rapat kerja dan lima kali rapat … Continue reading “RUU Perubahan UU ITE Masih Melanggar Kebebasan Berekspresi”