Mantan anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro, akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Andi merupakan terdakwa dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).
Andi dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN) itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Andi tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Andi dinilai telah menyalahgunakan kewajiban sebagai anggota DPR. Selain itu, jaksa menilai perbuatan yang dilakukan Andi atas motif untuk memeroleh kekayaan bagi diri sendiri. Andi juga telah menikmati hasil perbuatannya untuk kegiatan politik.
Kemudian, perbuatan Andi dinilai merusak sistem check and balances antara legislatif dan eksekutif.
Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut agar majelis hakim memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Andi.
Menurut jaksa, Andi terbukti menerima suap sebesar Rp 7,4 miliar. Suap tersebut terkait program aspirasi anggota Komisi V DPR untuk proyek di bawah Kementerian PUPR. Menurut jaksa, uang Rp 7,4 miliar tersebut diberikan agar Andi menyalurkan program aspirasinya dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.
Dalam surat dakwaan, Andi disebut menerima suap secara bertahap dari dua pengusaha di Maluku dan Maluku Utara. Pertama, Andi menerima Rp 3,9 miliar dan 257.661 dollar Singapura, atau Rp 2,5 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Kemudian, Andi menerima 101.807 dollar Singapura, atau senilai Rp 1 miliar dari Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengarahkan agar Abdul Khoir dan Hengky menjadi pelaksana proyek tersebut.
Menurut jaksa, Andi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sumber: Kompas.com
