Ratusan kepala sekolah di kabupaten bogor jawa barat di duga melakukan pungutan liar terhadap dana BOSS, hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan jawa barat terkait dengan pengelolaan keuangan pada tahun 2023 lalu, berkaitan dengan hal ini PJ Bupati kabupaten bogor Asmawa Tosepu memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan audit investigasi.
PJ Bupati Kabupaten Bogor Asmawa Tosepu menilai audit investigasi sangat penting untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, sementara itu berdasarkan dengan temuan BPK ada sekitar 129sekolah yang terindikasi terjadi pungutan liar terhadap dana BOS tersebut, apabila dugaan ini benar terjadi maka mereka akan mendapatkan label tidak memiliki integritas karena melanggar norma hukum maupun etika Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mengingat Kabupaten Bogor Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang padat, maka menjadi suatu kebutuhan akan adanya pendidikan bagi masyarakat, namun demikian banyak terjadi lahan bisnis bagi para pemilik yayasan sekolah, karena disamping biaya masuk sekolah yang kian mahal, dana BOS dari pemerintah juga sangat menggiurkan, dimana dana BOS tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa siswi yang mengenyam pendidikan di yayasan tersebut.
Belum lagi sekolahan Negeri yang juga mendapatkan dana BOS tersebut berdasarkan jumlah siswa siswi nya yang bersekolah di sekolahan tersebut, dimana dan BOS tersebut tidak ada pertanggungjawabanya, menjadi sangat mudah untuk diselewengkan atau pungutan liar terhadap penggunaan dari dana BOS tersebut, contohnya untuk pengadaan ATK, apabila ditelisik lebih lanjut pasti ada markup pada pengadaan ATK tersebut, kita sebagai masyarakat musti punya andil untuk mengawasi aliran dana BOS, meskipun kita bukan pihak yang punya kewajiban untuk mengawasi secara langsung.
Terimakasih berkat perkara yang di tangani oleh kantor dan personil dari BHP saya bisa mendapatkan hak-hak saya terimakasih buat tim dari kantor BHP