Pelan Tapi Pasti: Wacana Penundaan Pemilu Masif Bergulir.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu akan berlangsung secara massif di berbagai daerah dan secara diam diam.
Wakil koordinator kontras. Rivanle anandar mengatakan konsolidasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan sangat sistematis. Sebab rencana dan mobilisasi tersebut terlihat matang. Menurutnya meningkatnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan ke publik bertujuan sama. Membuat pemerintahan presiden Jokowi berkuasa lebih lama.
Dan penundaan pemilu ini merupakan wujud dari KongKalikong antar elite politik. Tindakan ini dilakukan secara terstruktur dan di curigai dimulai dari orang keliling istana. Pungkasnya. Kalau kita lihat data di lapangan terlihat ada 3 partai yang setuju dengan penundaan pemilu ini.
Yaitu ada PKB dengan pernyataan ketum nya Muhaimin Iskandar. “ karena itu saya menilai pemilu 2024 yang rencananya akan di laksanakan bulan februari itu. Jangan sampai prospek ekonomi kita yang baik. Terganggu karena pemilu”
Lalu disusul oleh Ketum partai GOLKAR, Airlangga Hartarto Ketika dirinya merespon pernyataan petani sawit yang berharap jabatan presiden jokowidodo di perpanjang. “ dengan menampung aspirasi keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan” dimana pak Airlangga dalam menanggapi hal ini memposisikan dirinya sebagai tanggapan ketum partai.
Dan yang ke tiga ada Zulkifli Hasan, Ketum partai PAN. Menurutnya dari pertimbangan dan masukan yang ia terima dari masyarakat berbagai kalangan. Dengan hal ini PAN setuju dengan penundaan pemilu 2024.
Tak sampai disitu. saat presiden jokowidodo menghadiri acara silaturahmi desa nasional di istora senayan. Jakarta,selasa 29 maret 2022 ketua (APDESI) asosiasi pemerintah desa, surta Wijaya, Mengatakan.
“ apa yang kita inginkan beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik. Beliau peduli sama kita. Teman teman sepakat tadi, 3 periode. Lanjutkan “ ungkap nya saat melakukan pidato. Bahkan ia menambahkan akan melakukan kampanye Jokowi 3 periode setelah idul fitri.
Surta Wijaya juga membantah bahwa dukungan nya di dalangi oleh menteri kemaritiman dan investasi republik Indonesia, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Justru dia malah melarang untuk membahasa terkait itu. Tegasnya.
Setelah isu ini bergulir begitu saja tanpa ada tanggapan yang tegas dari presiden jokowidodo. Ini membuat masyarakat semakin khawatir. Akan benar terjadinya perpanjangan masa kepemimpinan jokowidodo tersebut.
Padahal sudah jelas dalam pasal 167 ayat 1 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam amandemen pasal 7 UUD 1945 diatur bahwasan nya jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa di pegang selama 2 periode berturut turut oleh orang yang sama.
Karena hal ini mahasiswa pun akhirnya turut andil dalam mewakilkan suara masyarakat dengan memberi ultimatum kepada presiden Jokowidodo pada tanggal 1 april 2022. Yang intinya meminta Jokowi mengeluarkan statement tegas dengan membuat pernyataan resmi menolak penundaan pemilu. Kalau tidak mahasiswa akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi dan serentak di seluruh Indonesia.
Dan pada akhirnya BEM SI (badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia) melakukan demo besar besaran pada tanggal 11 april di seluruh Indonesia. Dan untuk yang dijakarta berfokus di Gedung DPR RI.
Dengan membawa 4 tuntutan salah satunya adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak menghianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Yaitu bertindak tegas dalam menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Menanggapi hal itu Jokowidodo menggelar rapat terbatas persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 di istana kepresidenan bogor. Jawa barat 10/4/2022. Tepat sehari sebelum demo di jalankan.
Dalam rapat tersebut jokowidodo meminta pada jajaranya menyampaikan kepada masyarakat bahwa jadwal pemilu sudah di tetapkan. Pada tanggal 14 februari 2024. Bahwa penjelasan ini bertujuan agar tidak muncul spekulasi dimasyarakat bahwa pemerintah akan menunda pemilu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Konsultasi Hukum

× KONSULTASI