Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan menghentikan status keanggotaan Bupati Bandung Barat Abubakar. Partai berlambang banteng moncong putih itu tidak mau mentolerir kader yang korupsi.
Hal itu disampakan Sekretaris PDIP Jabar Abdy Yuhana di kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (13/4/2018). Hal tersebut menyikapi kasus gratifikasi yang menjerat Abubakar belum lama ini.
Abdy mengatakan sejak awal sudah berkomitmen menciptakan kader-kader bersih yang duduk di pemerintahan. Selain itu, sambung dia, Ketum PDIP Megawati dalam berbagai kesempatan juga mengingatkan komitmen itu.
“Ketum bilang jangan melakukan perbuatan aktivitas yang melanggar berhubungan dengan pidana terutama korupsi. Itu dituangkan dalam surat instruksi DPP ke seluruh jajaran partai di legislatif dan eksekutif,” kata Abdy.
Dia menegaskan siapapun kader yang tersandung kasus hukum apalagi korupsi akan langsung dihentikan segala aktivitasnya di partai. Baik posisinya sebagai pengurus bahkan anggota partai.
“Kalau terjadi kader berurusan dengan hukum, seketika partai memberhentikan tidak saja di struktruk penguru tapi dari keanggotaan partai juga,” ungkap dia. “Karena sudah berkali-kali diingatkan oleh ketum partai jangan melakukan korupsi. Jadi partai harus mengambil langkah tegas,” menambahkan.
Ia menuturkan posisi Abubakar sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat akan digantikan oleh Sri Mulyadi. Nantinya Sri Mulyadi yang akan meneruskan perjuangan untuk memenangkan pasangan Elin Suharliah dan Maman Sunjaya (Emas).
“Kami tetap tidak mengubah haluan arah politik. Kami akan instruksikan jajaran partai tetap memperjuangkan pasangan Emas. Bahwa per hari ini sisi elektabilitas dan popularitas Emas tetap unggul,” ujar Abdy.
Sumber: Detik.com
