Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun tengah mempersiapkan pengganti Jenderal Gatot. Siapa yang akan menjadi Panglima TNI?
Jenderal Gatot akan pensiun pada bulan Maret 2018 nanti. Meski begitu, pengganti Gatot harus dipersiapkan sejak jauh hari sebab secara aturan, proses pergantian Panglima TNI membutuhkan waktu karena presiden harus meminta rekomendasi dari DPR.
Aturan tersebut tertuang dalam UU N0 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 13 ayat 5 dijelaskan, presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR.
Pada pasal yang sama juga disebut persetujuan DPR terhadap calon panglima yang dipilih presiden, disampaikan paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima oleh DPR. Waktu ini tidak termasuk masa reses di dewan.
“Sampai hari ini belum, kita berharap segera karena masa sidang sekarang ini tidak lebih dari satu bulan. Desember kita sudah reses lagi, padahal itu memerlukan waktu 2 minggu. Mulai masuk ke pimpinan DPR, kemudian dibawa ke Paripurna, kemudian di Bamus, kemudian di Komisi I, kemudian menyiapkan fit and proper test, dikembalikan ke DPR untuk diparipurnakan. Itu 2 minggu,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin, Rabu (15/11/2017). Berbagai prediksi dan usulan muncul mengenai perwira tinggi yang berpeluang menjadi pengganti Jenderal Gatot. Di pasal 13 ayat 4 UU TNI, disebut Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
Untuk menjadi kepala staf, perwira tinggi harus memiliki pangkat 4 bintang. Sementara frasa ‘dapat’ pada pasal tersebut kerap dijadikan perdebatan untuk giliran matra asal Panglima TNI.
“Hari ini Angkatan Darat, sebelumnya Pak Moeldoko Angkatan Darat. Sebelumnya juga itu AL, sebelumnya oleh AD Pak Djoko Santoso. Kalau seperti itu, barangkali saatnya supaya adil maka dari AU, itu saja. Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden,” sebut TB yang merupakan purnawirawan TNI itu.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Meski tiga kepala staf angkatan memiliki kans yang sama, dia memprediksi dari matra udara yang kali ini akan dipilih Jokowi. Tiga kepala staf saat ini adalah KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
“Kalau dilihat dari tiga kepala staf itu, yang masa dinasnya masih lama itu adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi. Saya belum bisa mengatakan apakah pasti dia (terpilih). Akan tetapi, kalau dilihat dari masa dinasnya (yang) masih panjang, masih lama, itu Kepala Staf Angkatan Udara,” ujar Dave.
Marsekal Hadi merupakan perwira TNI AU angkatan ’86. Pria kelahiran 8 November 1963 itu masih memiliki waktu lama untuk pensiun. Sementara Jenderal Mulyono masih memiliki waktu 2 tahun lagi hingga masa pensiun. Lalu Laksamana Ade Supandi akan pensiun tak lama setelah Jenderal Gatot. Meski begitu, bukan hanya dari matra udara saja yang diusulkan. Anggota Komisi I Sukamta mengusulkan panglima setelah Jenderal Gatot berasal dari AL. Ini mengingat dalam visi misi Jokowi, dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar.
“Kalau matra mana terserah Presiden aja sesuai kebutuhannya. Tapi kan beliau ingin agar Indonesia menjadi negara maritim terbesar, bagusnya sih dari AL,” tutur politikus PKS itu.
Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot memang banyak diusulkan tidak lagi berasal dari AD. Sebab dua Panglima TNI terakhir berasal dari AD meski secara aturan memang merupakan hak prerogatif presiden.
“Tentu saja yang harus dilihat adalah pengaturan dari UU TNI Pasal 13 ayat 4 bahwa jabatan Panglima TNI itu kan dapat dijabat secara bergilir oleh tiap-tiap angkatan. Kalau hari ini darat ya tentu saja dan nggak boleh berikutnya darat lagi,” sebut Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Minggu (12/11). Sebenarnya bukan hanya perwira tinggi (Pati) bintang empat saja yang berpeluang menjadi Panglima TNI. Presiden bisa saja memilih Pati bintang tiga untuk menjadi pengganti Gatot. Namun syaratnya presiden harus mengangkat Pati bintang tiga itu sebagai kepala staf, meski hanya menjabat satu hari sekali pun.
Ada pun TNI AD memiliki 9 Pati berpangkat letjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Dankodiklatad Letjen TNI Agus Kriswanto, Irjen TNI Letjen TNI Dodik Wijanarko.
Kemudian Irjen Kemhan Letjen TNI Agus Sutomo, Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono, Rektor Unhan Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio, dan Staf Khusus KSAD Letjen TNI R. Ediwan Prabowo. Meski begitu, Letjen Edy Rahmayadi sudah menyatakan keinginannya untuk pensiun dini karena hendak maju sebagai cagub di Pilkada Sumut 2018.
Lalu TNI AL memiliki 6 Pati dengan tiga bintang di pundaknya, termasuk dari satuan Marinir. Mereka adalah Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan Ashaf, Kabakamla Laksdya TNI Arie Soedewo, Staf Khusus KSAL Laksdya TNI Desi Albert Mamahit, Dansesko TNI Letjen TNI (Mar) R.M. Trusono, dan Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Siwi Sukma Adji. Sementara TNI AU saat ini hanya memiliki dua marsekal madya (marsdya) atau Pati bintang tiga yakni Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja. Ada dua Pati TNI AU lainnya yang sebentar lagi menjadi Marsdya karena menjabat di posisi untuk bintang 3 yakni Wakil KSAU Marsda Yuyu Sutisna dan Kepala Badan SAR Nasional Marsda M Syaugi. Mereka hanya tinggal menunggu kenaikan pangkat dari Mabes TNI.
Lantas siapakah yang akan menjadi calon Panglima pengganti Jenderal Gatot? Hanya Jokowi yang mengetahuinya. Namun terlebih dulu dia harus mengirimkan Pati bintang empat pilihannya ke DPR.
“Ya, mekanismenya kan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja,” tutur Jokowi, Kamis (23/11/2017).
Untuk nama calon pengganti Gatot, Jokowi belum mau menyebutkan. Dia hanya menegaskan ada banyak nama yang berpotensi menggantikan Gatot.
“Namanya kan banyak,” tegas Jokowi.
Sumber: Kompas.com
